Alja Yusnadi: Politik Saling Sandera

Kantor DPRA (Fhoto Internet)

Oleh: Alja Yusnadi, S.TP.,M.Si

Jika ada beberapa persoalan aceh kekinian, maka harus dimasukkan salah satunya konflik Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRA. Setelah dilantik akhir 2019 lalu, lembaga legislative tersebut belum juga mencapai kata sepakat dalam menentukan komposisi AKD. Sekilas, Nampak DPRA terbelah menjadi dua kubu.

Pengelompokan atau kubu tersebut diawali dengan deklarasi Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) II yang terdiri dari Partai Aceh, Gerindra, PAN, PKS, PNA yang selanjutnya dilanjutkan koalisi di parlement dan mengambil jarak dengan Pemerintah Aceh. Sisanya koalisi pemerintah yang terdiri dari fraksi Partai Demokrat, Golkar, PPP, dan PKB-PDA.

Puncaknya, pada saat sidang paripurna penentuan komposisi AKD, koalisi pemerintah menumpuk anggota di komisi V dan VI untuk memenangkan voting pemilihan ketua komisi. Namun strategi itu dibaca oleh KAB, melalui ketua DPRA, akhirnya sidang paripurna si skor.

Pada saat lanjutan paripurna,komposisi yang dibacakan tanpa perwakilan koalisi pemerintah, dan koalisi pemerintah tidak menerima. Apakah ada hubungan atau tidak, aksi KAB tersebut direspon oleh pemerintah aceh dengan tidak memberikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2020 kepada DPRA.

Menjawab surat DPRA yang ditandatangani oleh Ketua yang meminta dokumen DPA kepada pemerintah aceh, Sekda Aceh membalasnya dengan menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pemerintah Aceh untuk memberikan DPA kepada DPRA.

Kemudian, tidak ada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menghadiri undangan rapat DPRA, dengan dalih tatib dan AKD DPRA belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan, Pemerintah Aceh belum melembar daerahkan tatib DPRA.

Jika kita telusuri lebih dalam, sikap Pemerintah Aceh tersebut sebagai respon dari DPRA yang dimotori oleh KAB. Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah merupakan ketua Partai Demokrat, yang di DPRA marasa di kucilkan oleh KAB.

Secara komunikasi politik, tentu ini pesan kurang bersahabat dan menimbulkan gejolak dalam pengelolaan Pemerintahan Aceh. Koalisi taktis yang dibangun nampak zig-zag. Koalisi yang terbentuk, baik KAB maupun pemerintah begitu cair, tidak ada pertalian yang begitu dekat.

Biasanya, koalisi terbentuk berdasarkan ada persamaan faltform idiologis yang akan diperjuangkan di parlement atau berdasarkan dukungan disaat pilkada. Jika dilihat secara idiologis, jelas sangat berbeda antara PA dengan PKS atau Demokrat dengan PPP. PA merupakan partai politik local yang secara legalitas perjuangan keacehan, sementara PKS merupakan partai nasional. Begitu juga halnya dengan Demokrat dengan PDA, dimana Demokrat merupakan partai nasionalis dan PDA partai local.

Jika kita merujuk kepada partai pengusung Irwandi-Nova, seharusnya koalisi terbangun adalah Demokrat, PNA, PKB, PDA dan PDI Perjuangan. Namun dalam konflik AKD ini nampak sekali rumusannya tidak sebangun.

Pun demikian, sebagai dinamika politik, persinggungan kepentingan adalah hal yang lumrah. Namun, jika sudah berlarut dan bertele-tele ini sudah menampakkan gejala yang tidak baik untuk kepentingan Aceh kedepan.

Sejak dilantik, DPRA nyaris tidak bisa menjalankan peran pokok nya dengan baik; Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi. Aktivitas habis untuk menyelesaikan urusan internal. Padahal, pemerintah aceh terus berjalan, DPRA harus menjalankan peran pengawasan, agar kegiatan yang telah disepakati antara DPRA dan Gubernur dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Lucunya lagi, disatu sisi kita ingin mandiri sebagai pemerintahan yang diatur khusus melalaui Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun disisi lain, konflik elit Aceh harus berulang-ulang di konsultasikan dengan kemendagri. Terkini, Kemendagri mengembalikan persoalan AKD ini menjadi urusan internalnya DPRA.

Seharusnya, pembagian kekuasaan lokal harus bisa diselesaikan secara kompromis di tingkatan Aceh. Bagaimana mau memperjuangkan hal yang lebih besar untuk pembangunan Aceh kedepan, bagaimana mau membangun bargaining dengan pemerintah pusat, bagaimana mau meminta dilanjutkan dana otsus, jika untuk mengurus hal domestic saja tidak bisa.

Perlu sinergitas dalam membangun Aceh. Semua pihak harus terlibat, tidak boleh ada dominasi satu kelompok tertentu. Lihatlah bagaimana sejarah mencatat, tahun 2006, advokasi bersama Rancangan Undang-Undang Tentang Aceh. Pada saat itu, menghasilkan beberapa naskah, yang dibuat oleh Perguruan Tinggi, GAM, dan Masyarakat Sipil.

Pada saat itu, semua komponen di Aceh bersatu; Mahasiswa, GAM, Perguruan Tinggi, Ulama, Dayah, Kelompok masyarakat sipil, tidak ada kepentingan yang tidak diakomodir, tujuan pada saat itu adalah Presiden dan DPR harus mengesahkan Undang-undang yang mengatur tentang Aceh, dan hasilnya adalah lahirnya Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Barangkali, Wali Nanggroe bisa memanggil kedua belah pihak dan memberikan solusi yang memenangkan keduanya. Jika ini tidak diselesaikan, dampaknya adalah lemahnya posisi DPRA, baik keluar maupun kedalam. Persoalan selanjutnya adalah tidak efektisnya DPRA dalam menjalankan fungsinya.