Corona dan Langkah Tanggap Pak Amin

Ilustrasi (Int)

Oleh : Alja Yusnadi

Penyebaran virus Corona makin liar, menembus segala sekat dan batas sosial. Semua pihak secara gotong-royong harus mengambil peran. Pemerintah, mulai presiden hingga kepala desa harus mengambil bagian.

Presiden, melalui mendagri telah memberikan keluasan bagi pemerintah daerah untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah harus segera melakukannya. Pola penanggulangannya tidak bisa sentralistik, secara berjenjang setiap pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan.

Masing-masing daerah dapat mengeluarkan kebijakan sesuai kebutuhan. Pemerintah Kota Banda Aceh misalnya, Aminullah Usman, sang Walikota menginstruksikan menutup tempat keramaian di Banda Aceh untuk sementara waktu.

Instruksi ini disampaikan Aminullah, Minggu (22/3/2020) setelah disepakati dengan Forkopimda Kota Banda Aceh untuk dijalankan. Beberapa tempat keramaian yang harus ditutup adalah lokasi wisata, seperti Pantai Ulee Lheue, warung kopi, café, tempat karaoke, wahana permainan dan pusat hiburan. Kebijakan Walikota ini sejalan dengan kebijakan Plt. Gubernur Aceh.

Menindaklanjuti kebijakan ini, Satpol PP yang dibantu pihak TNI dan Kepolisian melakukan pengawasan di beberapa pusat keramaian di kota Banda Aceh.

Penutupan tempat keramaian ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebagai ibukota provinsi, tentu Banda Aceh memiliki tingkat kemungkinan penyebaran lebih tinggi dari daerah lain jika ditinjau dari kepadatan penduduk, kemajemukan dan intensitas keluar-masuk orang.

Memang, sebelumnya kebijakan itu dikeluarkan, masyarakat masih ramai yang mengunjungi warung kopi dan tempat rekreasi. Situasi ini dikhawatirkan dapat  memperparah penularan, karena kita tidak pernah tau siapa yang berpotensi menularkan, karena tidak ada ciri khusus orang yang suspect Corona.

Dua sisi matauang

Kebijakan ini memang bagai dua sisi mata uang. Disatu sisi sangat penting untuk memutus mata rantai penularan. Virus ini sangat mudah tertular, beberapa kasus di berbagai negara yang hari ini menjadi dampak paling parah, penyumbang penular terbanyak melalui tempat keramaian. Baik melalui acara ritual keagaaman, pesta adat, maupun di pusat pasar.

Di Korea Selatan misalnya, salah satu penyumbang terbesar penyebaran virus Corona adalah salah satu sekte keagamaan. Ditengah upaya pemerintah menanggulangi penyebaran, pimpinan sekte tersebut justru melaksanakan ritual keagamaan yang melibatkan banyak jemaat. Akhirnya, laju penularan berlari kencang, hampir membuat pemerintah kualahan. 

Di Australia, pesta pernikahan berubah menjadi malapetaka, paling tidak, seperti yang dilansir Sydney Morning Herald, sudah ada 37 tamu positif Covid-19. Di Indoensiapun demikian.

Sehingga, kebijakan untuk memecah konsentrasi perkumpulan orang dalam jumlah banyak sangat diharapkan.

Disis lain, penutupan warung kopi, café, tempat rekreasi ini juga ikut memperlambat laju ekonomi, bahkan membunuh pendapatan pedagang kecil, pekerja di warung kopi, café, tempat hiburan. 

Inilah yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah disamping memutus mata rantai penyebaran virus. Pemerintah dapat memberikan keringanan atau menghapus pajak untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bekerjasama dengan pihak perbankan untuk meringankan beban pembiayaan yang harus dibayar pelaku UMKM kepada Bank sebagaimana disarankan oleh OJK beberapa waktu silam.

Ketersedian bahan pokok juga perlu diperhatikan. Jika pembatasan ini berlangsung dalam waktu singkat tentu semua akan baik-baik saja. Sebaliknya, jika situasi ini berlangsung lama, maka penting bagi pemerintah untuk membuat skenario dan juga penanggulangannya untuk berbagai kondisi.

Pemerintah kabupaten/kota yang lain juga harus mengeluaran kebijakan yang dapat menekan angka penularan. Selain sekolah, rumah ibadah, pasar, warung kopi, café yang sudah dilarang, perlu juga kiranya mempertimbangkan untuk mengatur keramaian di rumah kenduri.

Kabupaten/kota yang memiliki pintu-masuk dengan provinsi lain, baik lewat darat, laut maupun udara harus memiliki kebijakan tersendiri. Harus ada standar operasional prosedur yang diterapkan untuk setiap orang yang keluar-masuk.

Di Singapura, setiap orang masuk harus dikarantina selama 14 hari untuk memastikan bebas Corona. Pilihan lain dapat meniru apa yang dilakukan Surabaya, menyediakan Kamar Strelelisasi yang ditempatkan di sektar fasilitas public.

Tentu masih banyak hal lain yang dapat dihimbau, disintruksikan oleh pemerintah agar masyarakat terhindar dari penyebaran Corona. Termasuk harus merevisi APBD untuk menyediakan masker, hand sanitizer, Alat Pengaman Diri, penunjukan Rumah Sakit khusus Corona, mempersiapkan tenaga medis sesuai standar keselamatan.

Paling tidak, apa yang sudah dilakukan Walikota Banda Aceh ini menjadi langkah awal yang tanggap. Selebihnya, kita dorong agar dilanjutkan dengan kebijakan lainnya yang mampu menambal ekses Corona. Dan, seraya terus mengharap Kasih Sayang-Nya, yang Hayyan dan Qadiran!

Tulisan ini sudah pernah tayang di:

 https://anteroaceh.com/news/langkah-tanggap-pak-amin-selamatkan-warga-kota/index.html.